-
By:
- admin
- No comment
Ribuan KK di Sumsel Terima Izin Perhutanan Sosial, Wagub : Produksi Lahan Perlu Dikawal
KBRN, Palembang : Terbitnya 93 izin perhutanan sosial untuk 14.511 kepala keluarga (KK) penerima manfaat yang berada didalam dan sekitar kawasan hutan di Sumatera Selatan disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya, imengungkapkan, izin perhutanan sosial memberikan keuntungan bagi warga yang selama ini memanfaatkan kawasan tanpa legalitas resmi dari […]
Read More-
By:
- admin
- No comment
Sarasehan Masyarakat Perhutanan Sosial Tahun 2019
Palembang, 1 April 2019 bertempat di Asrama Haji Palembang telah diadakan acara Sarasehan Masyarakat Perhutanan Sosial dan Rapat Koordinasi Pokja PPS Sumatera Selatan 2019. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini dihadiri oleh perwakilan Kelompok Tani Hutan (KTH), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Penyuluh, dan beberapa instansi perbankan dan NGO yang ada di provinsi Sumatera Selatan. […]
Read More-
By:
- admin
- No comment
Terbitkan Izin 98 Ribu Hektare Perhutanan Sosial, Wagub Sumsel : Status Warga tak Lagi Abu-abu
SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya mengaku sangat bersyukur pemerintah pusat telah menerbitkan 93 izin perhutanan sosial di Provinsi Sumsel seluas 98.947,18 hektare, dengan penerima manfaat secara langsung sebanyak 14.511 kepala keluarga (KK) yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Menurutnya, dengan telah dilegalkannya perhutanan sosial membuat masyarakat menjadi lebih tenang. Karena […]
Read More-
By:
- admin
- No comment
Perhutanan Sosial Didorong untuk Minimalkan Konflik
PALEMBANG, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan 40.000 hektar lahan lagi di kawasan hutan dapat masuk dalam program perhutanan sosial pada 2019. Jumlah itu menambah izin perhutanan sosial yang sudah ada, yakni 98.947 hektar. Perhutanan sosial dinilai mampu meminimalkan konflik di suatu kawasan kehutanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Selatan Pandji Tjahjanto, […]
Read More-
By:
- admin
- No comment
RAPAT KERJA KAJIAN KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN PKTHA SUMSEL
Pada tanggal 12 – 13 Desember 2018 bertempat di ruang rapat kantor ZSL-Kelola Sendang dan ruang rapat bersama POKJA PPS SUMSEL telah diadakan Rapat Kerja Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Penangan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan. Rapat kerja ini sebagai tindak lanjuk dari kegiatan FGD Kelembagaan Penanganan Konflik Tenurial yang dilaksanakan pada tanggal […]
Read More-
By:
- admin
- No comment
PENYERAHAN SK IZIN PERHUTANAN SOSIAL DAN ALAT PRODUKSI PERHUTANAN SOSIAL OLEH PRESIDEN
Presiden RI dan Menteri LHK kembali melanjutkan kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada masyarakat sebelumnya telah dilakukan di Jawa Barat, Minggu (25/11/18) bertempat di Taman Wisata Alam Puti Kayu Palembang, Presiden Joko Widodo dan Menteri LHK Siti Nurbaya menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada masyarakat Sumatera […]
Read More-
By:
- admin
- No comment
Rapat Tim Persiapan PKTHA
Pada hari Rabu, 14 November 2018 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Bersama diadakan pertemuan tindak lanjut dari kegiatan FGD Menggagas Pembentukan Kelembagaan Multi Pihak Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 5-6 November 2018. Pertemuan yang dihadiri oleh Tim Kerja Inventarisasi SDM Paralegal, Asessor dan Mediator serta Rencana Pembentukan Tim Penanganan […]
Read More-
By:
- admin
- No comment
FGD Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
PALEMBANG, 5 – 6 November telah diadakan kegiatan Focus Group Discussion menggagas pembentukan kelembagaan multi pihak penanganan konflik tenurial dan hutan adat berperspektif HAM di provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di Hotel Santika Premiere Palembang ini terfokus pada perspektif terkait dengan penanganan konflik khususnya didaerah, pembelajaran serta kebijakan yang diambil terkait dengan […]
Read More-
By:
- admin
- No comment
Peningkatan Kapsitas SDM Pemetaan Konflik di Provinsi Sumatera Selatan
Pada hari Selasa 23 Oktober 2018 diadakan pembukaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemetaan Konflik / Pelatihan Asesor di S-One Hotel Palembang. Jumlah peserta peningkatan kapasitas sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, KPH yang terkait dengan penanganan konflik tenurial di seluruh Provinsi Sumatera Selatan dan Balai PSKL Wilayah Sumatera. […]
Read More-
By:
- admin
- No comment
Mengenal Hutan Adat
Hutan Adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat dikelola oleh masyarakat yang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menetukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Untuk menetapkan hutan adat maka menjadi […]
Read More