FGD Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

PALEMBANG, 5 – 6 November telah diadakan kegiatan Focus Group Discussion menggagas pembentukan kelembagaan multi pihak penanganan konflik tenurial dan hutan adat berperspektif HAM di provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan yang berlangsung selama  dua hari di Hotel Santika Premiere Palembang ini terfokus pada perspektif terkait dengan penanganan konflik khususnya didaerah, pembelajaran serta kebijakan yang diambil terkait dengan penanganan konflik, pembaruan informasi terkait dengan dinamika konflik dan pembahasan mendalam mengenai langkah aksi yang harus dilakukan. Adapun kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Pokja PPS Sumatera Selatan bekerjasama dengan WRI Indonesia. Peserta kegiatan ini merupkan para pihak yang memiliki pengalaman di dalam penanganan konflik tenurial dikawasan hutan, baik dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan termasuk didalamnya Kepala-Kepala KPH, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Sumatera Selatan, LSM Pendamping dan Akademisi.

Dari hasil kegiatan tersebut diharapkan adanya Informasi terbaru terkait dengan konsep, pendekatan serta praktek-praktek terbaik di dalam penanganan konflik tenurial, kelembagaan dan ide-ide cerdas berdasarkan pengalaman lapangan; Meningkatnya kapasitas para pihak didalam pengetahuan, pendekatan, metodologi serta informasi terkait dengan penanganan konflik; Terkompilasinya kebutuhan para pihak terkait dengan pelembagaan penanganan konflik tenurial dan hutan adat yang berperspektif HAM; dan Adanya rancang bangun kelembagaan penanganan konflik tenurial dan hutan adat yang berperspektif HAM di Provinsi Sumatera Selatan.