Category Archives: Berita

Peraturan Gubernur Pokja Perhutanan Sosial Menjadi Solusi Atasi Pengelolaan Hutan

Rencana pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial yang dicanangkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial terus berjalan dan telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari Focus Group Discusion (FGD), Konsultasi Publik Rancangan Pergub tentang PPS, akan masuk ke tahapan kajian aspek hukum bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Mazrun Zawawi, […]

Read More

PRASYARAT IMPLEMENTASI PUG PERHUTANAN SOSIAL

Pengarusutamana gender atau sering disingkat PUG merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia. Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang […]

Read More

Peran Perempuan Dalam Perhutanan Sosial

Dalam Acara Temu Pimimpin Perempuan “Memperkuat Gerakan Perjuangan Keadilan dan Kesetaraan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Indonesia” yang diselenggarakan pada tangal 21 April 2018 di Palembang sekaligus merayakan Hari Kartini dan Hari Bumi. Wakil Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja-PPS), Dr. Syafrul Yunardy, S.Hut., M.E berkesempatan hadir sebagai salah satu narasumber. Dalam acara tersebut […]

Read More

Perhutanan Sosial : Mengembalikan Karakter Arif Masyarakat Terhadap Hutan

Berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang di terbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas areal yang diperuntukan untuk pengembangan perhutanan sosial di Sumatera Selatan sebesar 586.393 hektare. Dan berdasarkan catatan Hutan Kita Institut (HaKI) hingga 2016 baru seluas  81.827 hektre yang terwujud atau 14 persen dari target. Berbagai kendala dalam pencapaian target […]

Read More

Hasil Rapat 4 Menteri Jokowi soal Perhutanan Sosial

Pemerintah kembali melakukan rapat mengenai perhutanan sosial. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil serta Menko Perekonomian Darmin Nasution. (20/2/2018) Menurut Siti Nurbaya, rapat ini diselenggarakan dalam rangka evaluasi progres implementasi di lapangan hasil […]

Read More

Festival Perhutanan Sosial Nusantara tahun 2017

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PESONA) pada tanggal 6-8 September 2017 di Jakarta. Menurut Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK Hadi Daryanto menjelaskan bahwa KLHK menyediakan satu ruang untuk berkontribusi bahkan mengkritisi apa yang telah dan akan KLHK lakukan. Dalam acara ini pun menjadi ajang pertemuan […]

Read More

Strategi Percepatan Perhutanan Sosial

Sejak akhir 2016 lalu, Presiden Jokowi telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar untuk perhutanna sosial di seluruh Indonesia. Perhutanan sosial dikatakan sebagai perwujudan Nawacita Kesatu (negara hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia), Nawacita Keenam (meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di dunia Ineternational), dan Nawacita Ketujuh […]

Read More

Mengenal Perhutanan Sosial dalam Perspektif Pendekatan Lanskap

Pada tanggal 28 September 2017 bertempat di Mess ZSL Palembang telah diadakan Diskusi Pembelajaran Bulanan Forum Dangku-Meranti yang bertema “Pengenalan Perhutanan Sosial dan Implikasinya pada Pengelolaan Lanskap”. Diskusi ini dihadiri oleh 22 orang yang merupakan Anggota Forum Dangku-Meranti, Penggiat Proyek KELOLA Sendang, dan Anggota Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (PPS). Dalam acara diskusi ini hadir sebagai […]

Read More

Perhutanan Sosial Bukan Barang Baru

Kebijakan percepatan perhutanan sosial dikuatkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMENLHK) No. 83 tahun 2016. Kebijakan ini berevolusi sejak konsep ini diperkenalkan oleh FAO di seluruh dunia pada tahun ’60-an sebagai community forestry. Di Indonesia, konsep ini mulai ramai dibicarakan dan digiatkan oleh LSM pada awal tahun ’90-an dan pada akhir tahun ‘90an […]

Read More

Lokakarya Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Perhutanan Sosial adalah salah satu kebijakan strategis Pemerintah Kabinet Kerja Joko widodo dan Jusuf Kalla untuk pengentasan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat di sekitar lawasan hutan. Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 mencanangkan ±12.7 juta hektar kawasan hutan dapat diakses secara legal oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial : Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan […]

Read More