Mengenal Perhutanan Sosial dalam Perspektif Pendekatan Lanskap

Pada tanggal 28 September 2017 bertempat di Mess ZSL Palembang telah diadakan Diskusi Pembelajaran Bulanan Forum Dangku-Meranti yang bertema “Pengenalan Perhutanan Sosial dan Implikasinya pada Pengelolaan Lanskap”. Diskusi ini dihadiri oleh 22 orang yang merupakan Anggota Forum Dangku-Meranti, Penggiat Proyek KELOLA Sendang, dan Anggota Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (PPS).

Dalam acara diskusi ini hadir sebagai narasumber adalah Hasannudin, Kepala Seksi Perhutanan Sosial-Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; Deddy Permana, Direktur Program dan Jaringan Hutan Kita Institute, dan Rabin Ibnu Zainal akademisi penggiat NGO dari Pilar Nusantara.

Diskusi berlangsung secara interaktif dan dinamis, dipandu oleh Syafredo (Redo), Provincial Liaison KELOLA Sendang. Dalam acara diskusi ini dijelaskan tentang Perhutanan Sosial dalam Perspektif Pendekatan Lanskap. Secara sederhana, pendekatan lanskap didefinisikan sebagai cara melihat dan mengelola penggunaan lahan yang beragam dalam satu kesatuan, mempertimbangkan lingkungan alam dan sistem manusia yang bergantung pada lingkungan tersebut. Dalam pendekatan ini, semua kepentingan manusia maupun ekosistem dianggap sama pentingnya, dan kedua-duanya sama-sama bergantung pada lahan. Seluas 3,4 juta hektar lahan di Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Dari luasan tersebut 21,7% ditetapkan sebagai hutan konservasi 16,9% hutan lindung, dan 61,4% merupakan hutan produksi (HP, HPT maupun HPK). Meskipun demikian, penetapan status kawasan hutan tidak menjamin bahwa lahan tersebut secara ekologis tetap berfungsi sebagai hutan. Sebagaimana nasib hutan di sebagian besar wilayah kawasan hutan di Sumatera Selatan mengalami tekanan alih fungsi lahan yang berujung pada deforestasi. Perhutanan sosial, seperti halnya pendekatan lanskap sebagaimana definisi yang dituliskan diatas, mencoba untuk mengambil jalan tengah antara perlindungan hutan namun juga memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan manusia. Dalam perspektif pengelolaan lanskap, implementasi kebijakan dianggal sebagai peluang yang mengakomodasi berbagai kepentingan dalam lanskap, dengan skema kemitraan untuk mengelola kepentingan yang beragam tersebut. Pendekatan lanskap mendorong adanya kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan swasta. Ini juga yang didorong oleh perhutanan sosial. Tujuan akhirnya adalah keseimbangan pembangunan ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan.