admin – Laman 23 – Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatera Selatan

Panduan Praktis Pengajuan Perhutanan Sosial bagi Masyarakat

Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perhutani

KLHK Akui Tenaga Pendamping Masih Kurang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaku kekurangan tenaga pendamping dalam porgram Perhutanan Sosial. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto, menyebutkan bahwa tenaga penyuluh kehutanan di bawah Dinas Kehutanan Provinsi hanya berjumlah sekitar 3.400 orang, sementara realisasi akses kelola perhutanna sosial hingga Maret 2018 mencapai 4.302 unit surat keputusan (SK) yang mencakup lahan […]

Perhutanan Sosial yang Tepat Sasaran

Prinsip penting dalam proses distribusi manfaat kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut (REDD+) adalah adanya perubahan paradigma bahwa masyarakat akan menjadi subyek dari suatu program maupun kebijakan. Hal ini mengandung arti masyarkat selain berhak mendapatkan manfaat juga berkewajiban untuk ikut menjamin keberhasilan program. Prinsip ini kemudian menjadi jiwa dalam program […]

Bagaimana Perhutanan Sosial dapat Mengurangi Keluaran Emisi?

Masyarakat adalah penjaga hutan terbaik dan hutan topis yang terjaga adalah penyimpan stok karbon terbaik. Namun bagaimana dapat menjaga hutan jika akses kelola tertutup bagi masyarakat?. Ada ketimpangan serius dari alokasi pemanfaatan hutan yang 97% dinikmati oleh korporasi atau pengusaha dan hanya 3% dikuasai oleh masyarakat. Keterbatasan ini kemudian berimbas pada buruknya tata kelola kehutanan […]

Hutan Sosial untuk Masyarakat

Perhutanan Sosial, Cara Memanfaatkan Hutan untuk Kesejahteraan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam acara dialog dengan masyarakat di Kabupaten Pemalang beberapa waktu lalu menyatakan, Program Perhutanan Sosial adalah program pemerintah yang dijalankan untuk bisa mendukung kesejahteraan warga desa, namun pemerintah tetap menjalankan pengawasan dengan ketat. Melalui program ini masyarakat mendapat perlindungan berupa pengukuhan dari pemerintah untuk mengelola hutan, telah […]

Peraturan Gubernur Pokja Perhutanan Sosial Menjadi Solusi Atasi Pengelolaan Hutan

Rencana pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial yang dicanangkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial terus berjalan dan telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari Focus Group Discusion (FGD), Konsultasi Publik Rancangan Pergub tentang PPS, akan masuk ke tahapan kajian aspek hukum bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Mazrun Zawawi, […]

Sosialisasi Indonesia Menanam Hutan Rakyat

PRASYARAT IMPLEMENTASI PUG PERHUTANAN SOSIAL

Pengarusutamana gender atau sering disingkat PUG merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia. Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang […]

Author: admin