Hasil Rapat 4 Menteri Jokowi soal Perhutanan Sosial

Pemerintah kembali melakukan rapat mengenai perhutanan sosial. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil serta Menko Perekonomian Darmin Nasution. (20/2/2018)

Menurut Siti Nurbaya, rapat ini diselenggarakan dalam rangka evaluasi progres implementasi di lapangan hasil perhutanan sosial. Dimana perhutanan nasional yang sudah dibagikan untuk 22 kelompok oleh Presiden Jokowi akan mulai panen. Tapi ada juga yang ternyata di lapangan arealnya masih belum pas.

Pembahasan kedua, adalah evaluasi untuk melanjutkan program penyerahan perhutan sosial ke lokasi berikutnya yaitu Jawa dan diluar Jawa yang akan diserahkan oleh Presiden Jokowi.

Menurut Kemenko Perekonomian mengungkap di Jawa yang siap diserahkan oleh Presiden yang bisa dalam waktu dekat yaitu Indramayu sebanyak 3.626 ha untuk 4 kabupaten dan 5 kelompok. Di Jawa Tengah sudah siap 1.836 ha kemudian Jawa Timur 3.635 ha yang juga sudah siap untuk diserahkan oleh Pak Presiden kepada masyarakat. Di luar Jawa ada 12 Provinsi yang sudah siap diserahkan oleh Presiden dengan uas hutan sebesar 413.705 ha. Untuk perhutanan sosial tahap dua akan dirilis pada kuarta I-2018 Maret dan di mulai ke Tuban, Malang, Blora dan Bandung.

Sementara itu, hingga akhir 2018 pihaknya menargetkan bisa mendapatkan lahan seluas 2 juta ha untuk dijadikan perhutanan sosial. Oleh karenanya pihaknya akan berupaya memetakan hutan adat yang sudah diteliti, apakah bisa dijadikan perhutanan sosial atau tidak.